Jakarta (Unas) – Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk pemilihan pejabat publik dalam perwujudan demokrasi di suatu negara. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Dosen Ilmu Politik Unas, Prof. Dr. TB. Massa Djafar. 

“Dengan adanya pemilu, demokrasi dianggap sistem yang menjamin kebebasan warga negara  telah terwujud. Melalui penyerapan suara, pemilu di Indonesia layaknya sebagai sarana untuk membentuk kekuasaan kedaulatan rakyat,” katanya dalam sarasehan kebangsaan yang digelar oleh Dewan Nasional Pergerakan Maju, pada Kamis (11/02). 

Guru Besar bidang Ilmu Politik itu melanjutkan, keberadaan pemilu merupakan bagian dari proses pemerintahan yang demokratis. Meski pemilu tersebut bukanlah satu-satunya bentuk dari demokrasi, namun peran pemilu sangatlah besar. 

Ia menuturkan, adanya keberadaan pemilu mencerminkan sistem politik demokratis di suatu negara. 

Demokrasi di Era Reformasi

Sementara itu, Anggota KPU-RI 2007-2012, Dr. Endang Sulastri, M.Si juga mengatakan, pemilu di era reformasi saat ini diselenggarakan lebih kepada capaian tujuan prosedural dibandingkan dengan substansial.

“Pelaksanaan pemilu secara serentak pada tahun 2019 membuat aturan yang tidak lazim karena penggunaan presidensial threshold dengan menggunakan hasil pemilu tahun sebelumnya,” tuturnya. 

Endang menilai, pemilu serentak yang tujuannya untuk memperkuat sistem presidensial serta efisiensi, menyisihkan berbagai persoalan. Oleh sebab itu, hal yang  perlu dilakukan kedepannya ialah dengan melakukan peninjauan kembali terhadap sistem pemilu, serta melakukan peninjauan sistem kepartaian.

“Selain itu, dibutuhkan peran pendidikan politik rakyat dengan membangkitkan organisasi masyarakat sipil sebagai garda terdepan, serta revitalisasi media massa,” tegasnya. 

Kegiatan yang berlangsung secara virtual ini turut dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera, M. Eng, Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, Peneliti Senior LIPI, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A, Ketua Umum DN-PIM, M. Din Syamsuddin, serta dimoderatori oleh Ketua DW-PIM Sumsel Kemas Khoirul Mukhlis.